HUKUM EMOSIONAL DAN HUKUM RASIONAL

Prof. Dr. E. Saefullah, SH., LL.M.
Rektor Universitas Islam Bandung

Hari-hari ini kita sedang disibukkan oleh wacana yang dikemukakan oleh KPK mengenai penggunaan baju khusus dan pemborgolan serta tulisan “koruptor” bagi para tersangka, terdakwa, dan terpidana korupsi. Maksudnya agar terdapat efek jera dan mengembangkan budaya malu sehingga korupsi akan hilang.

Kita semua sepakat bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan keji, baik dari segi hukum, moral, dan agama. Perbuatan korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, untuk memberantasnya tidak cukup hanya oleh KUHP saja, tapi dibuat undang-undang khusus, undang-undang anti korupsi. Undang-undang tersebut juga mengalami perubahan-perubahan untuk memperluas jangkauannya dan meninggikan ancaman hukumannya. Namun rupanya korupsi di negara kita, bukan makin menurun malah makin meningkat, baik frekuensinya maupun jumlah nominalnya. Bahkan dengan desentralisasi pemerintahan ini, korupsi makin meluas, bukan hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah, bukan hanya di eksekutif tapi juga di legislatif, dan bahkan di lembaga yudikatif, lembaga yang seharusnya menghukum para koruptor-koruptor tersebut.

Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya tidak mudah, sangat kompleks, sangat kait-mengkait, dan merupakan rangkaian tiada ujung alias lingkaran setan. Ditindak di sini, bagaimana di sana, bagaimana di situ, bagaimana di sana lagi dan di situ lagi, terus tiada akhir.

Saking mumetnya memikirkan pemberantasan korupsi yang sudah “membudaya” ini, akhirnya KPK berwacana akan menerapkan penggunaan pakaian khusus dengan tulisan “koruptor”, tangannya diborgol, dan akan diumumkan datanya. Dengan demikian agar yang bersangkutan dan keluarganya merasa malu, dan bagi mereka yang “belum” melakukan akan berpikir ribuan kali untuk korupsi. Itu, harapannya, apakah benar begitu, wallahu alam.

Yang ingin penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah bagaimana wacana KPK tersebut di lihat dari sisi hukum menurut pandangan penulis. Bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, saya sepakat. Bahwa kepada para koruptor harus dihukum seberat-beratnya, kalau perlu dihukum mati dengan cara digantung, saya sepakat. Konon kabarnya di RRC para koruptor dihukum mati, sehingga ada penurunan korupsi secara drastis di sana. Namun tindakan-tindakan itu tetap harus berdasarkan hukum dan memperhatikan hak dan kewajiban asasi manusia. Artinya tindakan-tindakan pemberantasan korupsi itu tetap harus berlandaskan pada dasar-dasar hukum yang rasional, tidak emosional, apalagi hanya didasarkan pada “sok memperlihatkan kekuasaan semata-mata”.

Sebagai contoh, misalnya, seorang yang disangka atau didakwa korupsi, karena atas dasar laporan atau bukti-bukti sementara. Dia belum tentu terbukti secara materiil, yang hanya akan dapat dibuktikan di pengadilan nanti. Karena itu terhadapnya berlaku asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocent) sebelum benar-benar dibuktikan di pengadilan dan dihukum sampai memiliki kekuatan hukum yang pasti         (in kracht van gewijsde). Di Amerika Serikat, seorang terdakwa, apalagi baru tersangka, sangat dilindungi hak-hak pribadinya – hak-hak asasinya. Jangankan orangnya dipertontonkan, namanya pun dirahasiakan dan bahkan mobilnya yang membawanyapun tidak ditandai tertentu (misalnya “Mobil Tahanan”). Apabila si koruptor tersebut telah dijatuhi hukuman dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bolehlah menggunakan atribut-atribut tersebut.

Soalnya, bila terdakwa, apalagi tersangka, sudah demikian dipermalukan, namanya sudah tercemar – yang membawa dampak kepada keluarganya, kemudian di pengadilan dia tidak terbukti bersalah (karena fitnah, misalnya), bagaimana memulihkan nama baiknya tersebut? Apakah ada kemungkinan menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baiknya itu? Bagaimana pengaturannya?

Kembali kepada persoalan yang dijadikan judul tulisan ini, apakah wacana tersebut hanya sekedar penerapan hukum secara emosional atau sudah secara rasional?
Penulis berpendapat agar korupsi di negeri ini dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi secara signifikan, cara-cara penindakannya harus didasarkan pada ketentuan hukum yang rasional, antara lain :

1.  Persiapkan dulu perangkat hukumnya (dapat secara cepat, asal ada kemauan politik).

2. Perhatikan betul asas dalam hukum pidana yang berlaku (presumption of innocent) dan hak kewajiban asasi manusia.

3. Apabila terdakwa, apalagi tersangka, ternyata terbukti tidak bersalah, maka negara wajib mengembalikan (merehabilitasi) nama baiknya dan membayar ganti kerugian.

4. Dalam menindak koruptor jangan “terkesan” tebang pilih, asas semua orang sama di depan hukum, harus diberlakukan.

5. Kepada koruptor yang sudah terbukti di pengadilan, berikanlah hukuman yang seberat-beratnya dan denda setinggi-tingginya, kalau perlu dihukum mati dengan digantung atau dipancung, disertai hukuman tambahan (seperti dicabut hak-hak tertentu, diborgol, atau menggunakan pakaian khusus dengan tulisan “koruptor”, dsb.). Namun, kesemuanya itu harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan hukuman yang diterapkan memiliki efek jera bagi para “calon” koruptor.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: