Single Presence Policy mulai Dilirik Oleh Dunia Perbankan

17Industri perbankan nasional saat ini telah memiliki Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan suatu blueprint mengenai arah dan tatanan perbankan nasional kedepan. API tersebut merupakan policy direction dan policy recommendations untuk industri perbankan nasional dalam jangka panjang yaitu untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Jelas sekali bahwa API tersebut merupakan suatu banking architecture yang tidak hanya diperlukan bagi industri perbankan saja melainkan juga sektor keuangan keseluruhan untuk melihat gambaran atau peta perbankan di masa depan. Keberadaan API tersebut memiliki tujuan yang sangat fundamental yaitu terciptanya industri perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengapa perkembangann dunia perbankan itu menjadi sangat krusial dibicarakan karena untuk negara berkembang seperti negara kita hampir 90 persen dunia usaha tergantung dari pembiayaan Perbankan, pentinggya peranan perbankan di Indonesia terutama sangat mempengaruhi perekonomian di negara kita contohnya saja persoalan kredit macet yang menimpa dunia usaha perbankan. Bank yang dikatagorikan tidak sehat malahan sampai ditutup dampaknya selain hal ini jadi beban pemerintah, dampaknya juga dirasakan bagi dunia usaha yaitu sulitnya mendapatkan dana untuk bantuan usaha, ditambah lagi dengan suka bunga yang tinggi akan menambah penderitaan dunia usaha. Hal ini berdampak langsung juga kepada keadaan masyarakat kita, inflansi yang tinggi mengakibatkan bahan bahan pokok menjadi naik lapangan perkerjaan yang tidak ada (pabrik2 yang ditutup), menigkatnya angka pengangguran, meningkatnya kriminalitas dengan alasan ekonomi dll.

Oleh sebab itu untuk dunia perbankan diperlukan terwujudnya sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil, sehingga dengan itu memungkinkan dunia perbankan mampu memainkan peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional yang beroentasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sekarang ini, Perbankan selain sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip Perbankan yang sehat dan kebijakan kebijakan BI dalan usahanya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat misalkan Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung dan meningkatkan bank dalam menjalankan kegiatannya yaitu mengenai penerapan pengawasan berbasis resiko yang berlandaskan asas kehati-hatian (prudential banking NPL, CAR, CAMELS, BMPK dll), GCG dan sebagainya

Salah satu Kebijakan BI yang mulai dilirik oleh Dunia Perbankan yaitu Peraturan Bank Indoneisa NOMOR: 8/16/PBI/2006 mengenai Kepemilikan Tunggal Pada bank di Indonesia atau lebih popular disebut sebagai Kepemilikan Saham Tunggal pada Bank (single Presence Policy/SPP) yang harus dilaksanakan oleh setiap bank sebelum tahun 2010 Kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia yang diterbitkan pada dasarnya mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat memiliki satu Bank saja. Contohya Singapura memiliki saham perbankan nasional melalui Temasek di Bank Danamon, BII, Bank NISP, dan Bank Buana. Sedangkan investor Malaysia melalui Khazanah National Berhad memiliki Bank Bumi Putera, Bank Niaga, dan Lippo Bank. Kebijakan SPP, jika dilaksanakan dengan lancar, diperkirakan akan menggeser posisi pangsa pasar beberapa bank papan atas akibat adanya merger dua bank atau lebih yang dimiliki oleh PSP yang sama. .Baru baru ini di tahun 2008 yaitu terjadinya merger antara Bank Lippo dan Bank Niaga yang berganti nama menjadi CIMB-NIAGA diharapkan dengan megernya kedua bank ini dunia perbanan menjadi berkualitas baik dari segi prudential banking, manajemen resiko, GCG dll..

Kebijakan SPP ini sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru, kebijakan SPP merupakan langkah lanjut dari Bank Indonesia dalam mengimplemasikan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) terutama program API pada pilar 1 dan pilar 3 yaitu penguatan Struktur Perbankan Indonesia, melalui Proses konsolidasi dan Penguatan Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif yang tujuannya, meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong konsolidasi perbankan.

Penerapan kebijakan kepemilikan tunggal bank (single presence policy) menimbulkan permasalahan yang komplek. Bank Indoensia memeberikan 3 opsi kepada para para pemegang saham pengendali yaitu menggabungkan bank yang dimilikinya menjadi satu bank (merger) atau membentuk BHC di Indonesia. Sementara alternatif lain berupa penjualan sebagian atau seluruh saham.

Permasalahannya, dari tiga alternative tersebut, alternatif mana yang telah ditawarkan oleh BI dapat dipilih oleh seluruh kelompok bank tanpa menimbulkan potensi permasalahan yang berarti? Seperti diketahui bahwa di Indonesia terdapat enam kelompok bank, yaitu Bank BUMN, Bank Swasta Devisa, Bank Swasta Non Devisa, Bank Pembangunan Daerah, Bank Asing, dan Bank Campuran dengan karakteristik kepemilikan yang beragam Maka diperlukan kecermatan bagi pengambil keputusan untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan juga diperlukan penelitian Oleh BI dan sosialisas yang hasilnya dapat dijadikan patokan atau landasan dalam mengambil keputusan tadi oleh para pengambil keputusan.

Jangan sampai Penerapan SPP ini dijadikan tembok penghalang atau diangaap penghambat oleh Dunia Perbankan dalam menjalankan kegiatqan usaha, bukannya menjadi kuat sistem kita tapi semakin kropos ketahan dunia perbankan kita oleh sebab itu Blue Print BI berupa kebijakan kebijakan yang telah dikeluarkan BI menandakan bahawa BI mempunyai niat baik untuk meningkatkan ketahanan perbankan sekarang tinggal pihak perbankan itu sendiri harus betul dan harus sungguh-sungguh menjalankan dan menerapkan kebijakan kebijakan BI ditetapkan oleh Bank Indonesia, karena dengan menerapkan kebijakan kebijakan BI maka bank-bank diharapkan dapat beroperasi dengan sehat dan aman, mempunyai sistem pengukuran dan monitoring yang akurat serta sistem pengendalian risiko yang dalam menjalankan perannya Inilah yang sesungguhnya yang diharapkan BI kepada Dunia perbankan kita sehingga peran perbankan sebagai sebagai agent of development atau penggerak roda perekonomian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perbankan dapat dijalankan dengan baik tanpa berisiko menggangu perekonomian nasional atau menjadi biang kerok hancurnya perekonomian Nasional kita.

erwan suherwana : Diambil dari berbagai macam sumber


Satu Balasan ke Single Presence Policy mulai Dilirik Oleh Dunia Perbankan

  1. bhermana mengatakan:

    Yang jelas, SPP berpotensi merubah struktur kepemilikan bank serta pencaplokan bank-bank kecil oleh investor asing, yang selanjutnya dimerger menjadi bank yang agak besaran🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: