SPECIAL PURPOSE VEHICLE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN

17Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional khususnya terhadap bank-bank BUMN yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut Non Performance Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan di bank-bank BUMN.

Berita kredit bermasalah di bank-bank pemerintah telah menimbulkan implikasi kurang baik bagi Bank itu sendiri. Beberapa debitur berkualitas bagus mulai pindah ke bank lain. Disinyalir debitur yang pindah tersebut khawatir jangan-jangan kredit mereka hanya menunggu giliran untuk diungkap di media massa oleh pemeriksa. Begitu gencarnya pemberitaan yang kurang menguntungkan bagi bank pemerintah mengakibatkan manajemen bank sampai-sampai tidak ada waktu lagi untuk memikirkan pengembangan bisnis karena waktunya tersita habis untuk urusan kredit macet dengan pihak pemeriksa

Semakin banyaknya kredit bermasalah di dunia perbankan melahirkan suatu alternatif penyelesaian masalah ini dengan membentuk Special Purpose Vehicle (SPV). Special Purpose Vehicle (SPV), jika diterjemahkan secara harfiah adalah kendaraan khusus yang digunakan untuk tujuan tertentu. Dalam dunia perbankan, SPV adalah suatu alternatif yang digunakan oleh pihak perbankan dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Definisi tentang Special Purpose Vehicle (SPV) diungkapkan pula oleh Robert L. Symonds, Jr., sebagai berikut :

“A Special Purpose Vehicle (SPV) is a company with a limited purpose or focus. It is created by a corporation to conduct a specific or temporary activity. It is normally, but not necessarily, owned almost entirely by the sponsoring corporation. It must be distanced from the sponsor both in terms of management and ownership (not 100%), because if the SPV were to be owned or controlled by the sponsor, there is no difference between a subsidiary and an SPV.”

(“Special Purpose Vehicle (SPV) adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. Oleh sebab itu SPV ini harus dijauhkan dari sponsor baik dalam bidang manajemennya maupun pemilikannya (tidak 100%), karena jika SPV sudah dikuasai atau diatur oleh sponsor, maka tidak akan ada perbedaan antara cabang perusahaan dan SPV.”)

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa secara badan hukum SPV harus berdiri independen. SPV tidak boleh mengalami kerugian dalam menjalankan kegiatannya. Karena semua biaya yang dikeluarkan oleh SPV ditanggung oleh pihak-pihak yang terkait didalamnya seperti bank, lembaga keuangan, investor dan lain-lain. Atas semua kegiatan yang dilakukan SPV secara keuangan dan perdagangan mendapat garansi dari lembaga-lembaga keuangan independen yang terlibat seperti Finance Consultant, Appraisal, Tax Consultant dan lain-lain.

Secara umum, pihak-pihak yang terkait dengan SPV adalah :

Bank

Pihak bank yang memiliki kredit bermasalah akan melakukan verifikasi atas kategory kredit bermasalah yang dapat diserahkan ke SPV agar dilakukan penjualan surat-surat berharga dengan jaminan aset-aset dari debitur kredit bermasalah. Atas surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh SPV maka pihak bank berkewajiban untuk membayar segala kewajiban kepada SPV maupun investor. Atas penilaian terhadap usaha debitur yang kredit bermasalah, pihak bank berkewajiban menggunakan Lembaga Keuangan untuk melakukan penilaian dan memberikan proposal penawaran terhadap aset yang dijadikan jaminan kepada SPV agar dapat dijual dalam bentuk surat berharga. Dan untuk melakukan penjualan surat berharga atas aset debitur, maka pihak bank harus mempunyai jaminan bahwa atas usaha yang dimiliki oleh debitur, pihak bank dapat mengatur dan mempunyai otoritas penuh terhadap usaha yang dimiliki oleh debitur yang akan dilakukan oleh Lembaga Keuangan.

Financial Institution (Lembaga Keuangan)

Lembaga Keuangan mempunyai tugas memberikan jaminan kepada pihak bank terhadap kinerja debitur kredit bermasalah, bahwa usaha yang sedang dijalankan oleh debitur dapat memberikan hasil yang maksimal dan dengan dilakukan penjualan surat-surat berharga atas jaminan aset yang dimiliki debitur kredit bermasalah, maka pihak bank dapat memperoleh keuntungan dan akan sanggup membayar kewajiban-kewajibannya kepada investor. Tugas dari Lembaga Keuangan sangat berat. Hal ini karena Lembaga Keuangan harus mampu menghitung dengan cermat nilai dari aset yang bukan hanya dihitung dari harga aset tersebut dipasaran (market price) dan juga harga pembelian (historical cost) tetapi juga harus mampu menilai asset tersebut dengan nilai yang akan mungkin dicapai atas pemanfaatan asset tersebut. Selain hal tersebut Lembaga Keuangan juga harus mampu melakukan manajemen usaha secara kontinyu untuk menjamin bahwa usaha debitur akan mengalami perubahan yaitu peningkatan performance usaha debitur baik tingkat produksi dan keuntungan.

Atas asset yang dimiliki debitur kredit bermasalah, maka Lembaga Keuangan harus mampu melakukan split dan swap agar dapat menentukan dengan pasti komposisi jenis surat berharga yang akan memberikan keuntungan yang maksimal kepada investor dan juga bank. Maka dalam hal ini, pengalaman Lembaga Keuangan dalam melakukan manajemen keuangan dan juga finance engineering sangat dibutuhkan.

Investor

Investor adalah salah satu pihak yang penting dalam kegiatan yang dilakukan oleh SPV. Investor yang akan melakukan penilaian tersendiri atas penawaran yang diajukan oleh SPV dengan jaminan dari pihak Lembaga Keuangan bahwa pihak Lembaga Keuangan dapat memberikan keuntungan bagi investor.

Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran penting dalam tugas yang dilaksanankan oleh SPV. Pemerintah secara tidak langsung akan mendapatkan keuntungan dari berjalannya kegiatan SPV jika dilakukan dengan baik. Keuntungan yang diperoleh pemerintah adalah stimulasi ekonomi baik secara mikro and makro, masuknya investasi ataupun cairnya kapital yang dimiliki oleh investor, meningkatkan tingkat perputaran uang sehingga pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur kebijakan moneter dan fiskal lebih baik karena stagnasi akibat rendahnya perekonomian berkurang dengan adanya SPV.

Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memayungi SPV dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengacu pada Good Corporate Governance (GCG) dan juga memberi kepastian terhadap investor asing yang akan masuk terhadap kepastian hukum. Pemerintah juga memberikan insentif terhadap transaksi yang dilakukan SPV seperti insentif pajak, jangka waktu pembayaran kewajiban, keamanan dan lain-lain.

Adapun karakteristik SPV secara ringkas dijabarkan sebagai berikut :

Independen

Dalam mekanisme pelaksanaan, SPV harus bersifat independen, tidak boleh ada conflict of interest dari pihak-pihak yang terkait dengan penugasan SPV seperti bank, Lembaga Keuangan, investor maupun pemerintah. Hal ini untuk menjamin bahwa transaksi atas surat-surat berharga dijual sesuai dengan harga ekuilibrium tanpa terjadi distorsi. Dan semua karyawan yang terlibat dalam program SPV tidak boleh berasal dari pihak bank atau investor.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup SPV hanya dibatasi pada kredit bermasalah yang mempunyai jaminan aset di bank. Jadi kredit bermasalah yang terjadi tanpa adanya jaminan seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak bisa masuk dalam program SPV. Dan jumlah kredit bermasalah yang dimasukkan dalam program SPV mempunyai batasan maksimal dihitung sesuai perbandingan kredit bermasalah dan likuiditas yang dimiliki oleh bank dan atau aset-aset bank selain likuiditas. Hal ini diperlukan jika terdapat kendala yang mengakibatkan kredit bermasalah yang ikut dalam program SPV mengalami kerugian, sehingga pihak bank dapat membayar kewajibannya sesuai perjanjian kepada investor.

Jangka Waktu

Program SPV harus mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Hal ini diperlukan karena SPV adalah sebuah program yang bersifat sementara (temporary) sehingga harus ditentukan jangka waktu pelaksanaan dari program SPV. Alasan dari hal tersebut di atas adalah diharapkan dengan adanya SPV maka tingkat analisis dan evaluasi terhadap pemberian kredit oleh bank semakin baik sehingga kredit bermasalah akan semakin berkurang, demikian juga kredit bermasalah yang ada dapat dikurangi. Dan SPV juga harus dapat di evaluasi oleh sebuah badan pengawas seperti DPR, Depkeu atau BI. Dengan adanya jangka waktu, dapat pula diketahui kinerja dari program SPV apakah memang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi makro.

Insentif

Dalam program SPV, pihak-pihak yang terkait mendapat kompensasi timbal balik atas transaksi yang dilakukan. Sebagai contoh yang pertama adalah insentif pajak. Dalam hal terjadinya transaksi, maka pihak penjual dan pembeli mendapat insentif pajak dalam bentuk pengurangan tarif pajak dari tarif pajak yang berlaku normal. Contoh kedua adalah berkurangnya biaya-biaya lainnya yang harus ditanggung oleh investor dan pihak bank dalam bertransaksi seperti pengurangan prosedur dari yang berlaku umum sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan.

SPV ini secara khusus mengambil alih aset kredit bermasalah dari bank melalui sebuah transaksi komersial. Sebagai kompensasinya, pihak bank akan menerima kas dan/atau surat berharga. Proses pengalihan dan penetapan harga dari transaksi komersial tersebut haruslah berlangsung transparan agar mendapatkan hasil yang optimal. Mekanisme rincinya tentu akan sangat bergantung pada regulasi yang akan diterbitkan pemerintah atau regulator lainnya.

Pembentukan SPV oleh berbagai perusahaan di dunia pada dasarnya untuk melakukan sekuritisasi aset. Melalui SPV, sebuah perusahaan dapat melakukan monetisasi aset-aset yang tidak likuid menjadi aset likuid, sehingga dapat memperbaiki tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Tujuan pembentukan SPV ini tentu sangat sesuai dengan kondisi perbankan yang sering dihadapkan pada masalah kredit bermasalah. Hal ini sebenarnya sudah disadari oleh pemerintah, terbukti dengan dikeluarkannya PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Pengalihan aset bank kepada SPV dilakukan dengan cara true sale. Pengertian pengalihan aset keuangan yang terjadi secara true sale pada sekuritisasi aset pada umumnya adalah penjualan piutang tersebut haruslah merupakan penjualan putus, artinya originator (bank) tidak lagi memiliki kewajiban untuk membeli kembali piutang yang tidak tertagih oleh pembeli karena proses penjualannya dilakukan secara on balance sheet di mana risiko penjual telah dialihkan kepada pembeli.

Pembentukan SPV di dunia Perbankan kita tentang ada kendala dan harus menjadi perhatian kita semua diantaranya yaitu

Keberadaan SPV dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui pengalihan piutang pada dasarnya belum diatur secara jelas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu kiranya dibuat suatu ketentuan mengenai SPV dalam suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang SPV ini.

Permasalahan yang mendasar mengenai SPV adalah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas di Indonesia tidak mengatur mengenai bentuk special purpose vehicle ini. Oleh karena itu, sebaiknya menjadi hal yang patut untuk dipersiapkan oleh segenap pihak, baik itu regulator maupun pelaku bisnis keuangan, untuk mempelajari dan menentukan bentuk hukum SPV terlebih dahulu sebelum mengalami kerugian akibat menggunakan SPV ini.


3 Balasan ke SPECIAL PURPOSE VEHICLE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN

  1. Juli Ramadhan mengatakan:

    SPV menjadi solusi bagi bank atas kredit yang bermasalah. Karena bermasalah, maka transaksi yang terjadi hanyalah jual beli dari aset yang bermasalah (toxic assets). Akibatnya, bank menjadi ‘ketagihan’ untuk mengalihkan aset racun kepada SPV dan jor-joran memberikan kredit kepada debitur yang tidak layak (sub-prime).

    Dan bubble ekonomi pun terjadi. Semua senang. Debitur senang karena mudah meminjam uang. Bank senang karena untung sudah di tangan, jika kredit bermasalah, jual saja ke SPV. SPV pun senang karena dapat dengan mudah monetisasi aset, bikin saja CDO (collateral debt obligation) lalu jual ke investor.

    Lalu, meledaklah krisis akibat bubble itu. Sektor finansal hancur, sektor perbankan macet, lalu merembet ke sktor industri, lalu PHK massal dst…dst.

  2. vera awad mengatakan:

    spv tu kerja ny gimna aq binggung?

  3. Azis mengatakan:

    weleh SPV kok mau di Legalkan ingat business berjalan lebih cepat dari pada peraturan/undang2 pemerintah so
    bisa banyak terjadi fraud di perusahaan dan negera di rugikan dari sektor pajak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: