PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI

ImageDokumen hasil sadapan kini telah sah menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Namun tidak sembarang orang yang diperbolehkan melakukan sadap menyadap. Ini masuk ke dalam undang-undang baru yaitu undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 Tahun 2008 ( selanjutnya disebut UU ITE)

Selama ini dijelaskan dalam Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.., . Setelah UU ITE ini disahkan maka alat bukti menjadi bertambah lagi dengan adanya dokumen penyadapap

Dalam UU ITE pasal 5 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan hal ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut UU ITE, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Terkait Penyadapan sebagai alat Bukti.

Bahwa di dalam Pasal 31 UU TIK, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain.

Dalam Pasal 31 ayat (2) menyebutkan, pelarangan penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik (informasi untuk umum, red) dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.

Yang dimaksud menyadap adalah mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel

Namun meski demikian, UU ITE  mengecualikan penyadapan yang dilakukan penegak hukum. “kecuali, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lain yang ditetapkan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 31 ayat (3).

Sesuai dengan pasal 47 UU ITE  , pelanggaran tentang penyadapan diancam hukuman maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta.

Jadi Penyadapan sebagai alat bukti dibenarkan dan diperbolehkan di dalam UU ITE  akan tetap porses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa apa yang disyaratkan antara lain  penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.

“diambil dari berbagai sumber”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: