PERPU NO 4 2009, TERLALU PREMATUR

BANDUNG, (Pikiran Rakyat). Rabu, 30 September 2009

Prof. Dr Bagir Manan. S.H., MCLGuru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Bagir Manan menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikeluarkan pemerintah masih terlalu prematur. Bahkan, Perppu tidak memenuhi syarat untuk peraturan yang seharusnya dibuat jika negara dalam kondisi darurat.

“Perppu ini sangat bermasalah. Pertama, sudah melanggar asas demokrasi, dan kedua, melanggar asas negara hukum di Indonesia. Dengan mengeluarkan perppu, kuasa secara umum berarti diambil alih oleh presiden. Ini melanggar demokrasi, sebab presiden membuat peraturan tanpa melibatkan DPR. Istilahnya satu kediktatoran yang dibenarkan konstitusi,” kata Bagir dalam acara “Bincang-bincang bersama Bagir Manan” di Executive Lounge Unpad, Jln. Dipati Ukur Bandung, Selasa (29/9).

Menurut Bagir, perppu boleh dikeluarkan jika negara dalam keadaan genting yang pada akhirnya memaksa presiden mengeluarkan perppu. Sementara saat ini, kekosongan tiga pimpinan KPK bukanlah keadaan genting yang harus diatasi dengan perppu.

“Selain itu, peraturan pengganti undang-undang itu hanya boleh dilakukan untuk bidang pemerintahan. Sementara yang menyangkut DPR, lembaga peradilan, dan lembaga independen, tidak boleh dilakukan. KPK itu kan lembaga independen, jika ini dilakukan, hilanglah esensi independensi dari KPK,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Bagir, presiden dapat menempuh cara normal dengan mengajukan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK kepada DPR, sehingga presiden diberi kewenangan untuk dapat mengangkat pelaksana tugas. “Jadi bukan dengan perppu. Lagipula saat ini masih ada dua pimpinan KPK yang aktif dan masih memenuhi syarat kolektif, sehingga belum perlu mengangkat Plt. ketua KPK yang baru,” ujarnya.

Kalaupun nantinya ada Plt. ketua KPK yang baru sesuai dengan perppu ini, kata Bagir, ke depan akan muncul permasalahan baru. Para advokat akan mengajukan eksepsi terkait dengan kepemimpinan KPK yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang. “Ini jadi masalah lagi, makanya saya katakan jika perppu ini diteruskan akan lebih banyak mudaratnya,” tuturnya.

Namun, kata Bagir, mengingat perppu tersebut sudah terbit, yang bisa dilakukan presiden adalah tidak melaksanakan perppu. Dengan begitu, tidak akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang. Presiden juga harus bisa menegaskan jika pimpinan KPK yang tersisa masih bisa menjalankan tugas sebagaimana biasa.

“Yang menyidik kan bukan pimpinan KPK, sehingga walaupun tiga pimpinan menjadi tersangka dan terdakwa, KPK masih tetap bisa jalan,” ucapnya.

Selain itu, Bagir juga menyarankan adanya lembaga khusus yang mengukur keadaan memaksa atau darurat negara. Dengan begitu, akan ada ukuran jelas mengenai kegentingan yang memaksa pemerintah membuat Perppu. (A-157)***

(Diambil dan dikutip dari Pikiran Rakyat edisi  Rabu, 30 September 2009)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: